PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN POLITIK

Komentar Dinonaktifkan pada PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN POLITIK

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN POLITIK BERBASIS PARTISIPASI SISWA DALAM PKN

(STUDI PADA SISWA SMA NEGERI 3 SUKOHARJO)

M.H. Sri Rahayu

Anis Suryaningsih

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP

Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo

ABSTRACT

This study aims to: (1) To develop a learning model based Political Education in civics student participation in accordance with the conditions of SMA Negeri 3 Sukoharjo. (2) Describe the steps Political Education learning models based on participation of students in Civics in accordance with the conditions of SMA Negeri 3 Sukoharjo. (3) Describe the feasibility of developing a learning model based on student participation Political Education in Civics in accordance with the conditions of SMA Negeri 3 Sukoharjo. This study uses the research or development of Research and Development. Data analysis is an interactive model of analysis of data reduction, data presentation and conclusion. Research procedures using the steps preliminary study phase, development and testing. Based on these results it can be concluded that: (1) High School Civics Teacher Interior 3 Sukoharjo desperately need civics learning models that optimize student participation in the learning of political education. These needs can be equipped with developing learning models that are tailored to the conditions of SMA Negeri 3 Sukoharjo. (2) The steps of Politics Partisipare learning model is as follows: (a) Planning Phase (b) Implementation Phase (c) Evaluation Phase. (3) Of all the due diligence has been carried out by researchers generate that the learning model is on average rated as excellent and worthy by a team of experts, teachers and students so as to promote student participation in politics with through civics education.

Kata kunci: pendidikan politik, model pembelajaran, PKn, partisipasi siswa.


PENDAHULUAN

Partai politik menurut Undang-undang No. 31 tahun 2002 adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa partai politik itu pada prinsipnya memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan politik. Kegiatan politik ini meliputi kegiatan pendidikan politik. Namun dalam kenyataannya, partai politik belum maksimal dalam melakukan pendidikan politik terutama bagi generasi muda. Salah satunya yang terdapat di wilayah Sukoharjo.

Pendidikan politik selain dilakukan oleh partai politik juga dapat dilakukan melalui jalur pendidikan baik formal dan non formal. Pendidikan politik melalui jalur pendidikan non formal antara lain dapat dilakukan melalui kegiatan pramuka. Se–dangkan melalui jalur formal dapat diinte–grasikan kedalam mata pelajaran Pendidik–an Pancasila dan Kewarganegaraan dan sosiologi.

Pendidikan Pancasila dan Kewarga–negaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang mengajarkan keterampilan sebagai warga negara yang baik. Salah satu standar kompetensi dalam PKn yang dapat digunakan sebagai sarana pendidikan politik yaitu standar kompetensi Budaya Politik. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu jalur pendidikan politik yang dapat dilaksanakan di SMA Negeri 3 Sukoharjo. Namun ditemukan beberapa masalah dalam pelaksanaannya yaitu mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) masih kurang diminati oleh siswa-siswi di SMA Negeri 3 Sukoharjo. Permasalahan lain yang ditemui yaitu guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) masih banyak ditemukan menggunakan model pembela–jaran yang kurang inovatif sehingga terdapat siswa yang kurang berperan aktif dalam pembelajaran.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 10 April 2012 di SMA Negeri 3 Sukoharjo menunjukkan sekolah sudah memiliki fasilitas memadai untuk dapat digunakan dalam proses belajar mengajar di kelas. Maka seharusnya disini guru PKn harus bisa menggunakan fasilitas tersebut untuk pembelajaran dikelas agar proses pembelajaran bisa berjalan inovatif, kreatif dan menyenangkan.

Pendidikan politik yang dilakukan di SMA Negeri 3 Sukoharjo belum berjalan maksimal. Guru mata pelajaran PKn menyampaikan materi sesuai dengan apa yang terdapat di buku melalui model ceramah di depan kelas. Setelah itu, bagi peserta didik yang belum memahami bisa bertanya. Dengan strategi yang berpusat pada guru (teacher centre oriented) dan dengan model yang konvensional seperti itu, pembelajaran kurang aktif dan inovatif. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara yang pernah dilakukan oleh peneliti dengan beberapa peserta didik di SMA Negeri 3 Sukoharjo yang menghasilkan kesimpulan bahwa untuk pembelajaran PKn terutama pada materi yang menampilkan pendidikan politik yang terintegrasi pada pelajaran PKn Kelas XI Semester 1 yang terdapat dalam Standar Kompetensi 1 Menganalisis budaya politik di Indonesia masih perlu adanya kreatifitas mengajar yang dilakukan guru agar siswa tidak bosan mengikuti pelajaran PKn.

Sesuai dengan hasil pengamatan awal ditemukan bahwa pembelajaran PKn di SMA Negeri 3 Sukoharjo memiliki beberapa kelemahan. Pada kenyataannya terdapat guru PKn belum bisa mengeksplorasi pembelajaran PKn secara kreatif dan inovatif. Guru PKn belum mampu memenuhi kompetensi pedagogiknya dengan baik. Hal tersebut sebagai salah satu kelemahan seorang guru PKn saat ini sehingga berakibat pelajaran PKn kurang diminati oleh banyak siswa di sekolah. Dengan demikian pembelajaran jadi membosankan, siswa tidak memotivasi dan suasana belajar tidak menyenangkan. Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran yang terarah, terencana dan terstruktur.

Pada jurnal pengembangan model pembelajaran Nyoman Subrata (2010) mengemukakan perlu adanya model pembelajaran yang kooperatif dan strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kualitas keaktifan siswa dalam pembelajaran. Oleh karena itu, perlu dikembangkan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang disesuaikan dengan materi pendidikan politik.

Berdasarkan hasil wawancara, pengamatan dan observasi awal dapat diambil kesimpulan awal yaitu ditemukan ada beberapa Guru Pendidikan Kewarga-negaraan (PKn) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Sukoharjo yang mengajar siswa di kelas masih menggunakan model pembelajaran konvensional dan belum mengembangkan pembelajaran PKn secara inovatif yang berbasis partisipasi aktif siswa terutama dalam pendidikan politik. Guru hanya berpegangan pada buku pendamping serta LKS kabupaten yang digunakan oleh MGMP kabupaten Sukoharjo.

Oleh karena itu, diperlukan suatu model pembelajaran yang inovatif sehingga para siswa memiliki pengetahuan, kesadaran dan perilaku politik yang sesuai dengan aturan serta mampu berperan serta dalam kehidupan berpolitik sehari- hari. Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh guru berkaitan dengan pengembang-an model mengajar agar tidak terpaku pada model mengajar konvensional adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Hamzah B. Uno (2008:17) yaitu dengan “Mengubah dari sekedar model ceramah dengan berbagai variasi model yang lebih relevan dengan tujuan pembelajaran, memperkecil kebiasaan cara belajar peserta yang baru merasa belajar dan puas kalau banyak mendengarkan dan menerima informasi (diceramahi) guru, atau baru belajar kalau ada guru”. Oleh karena itu model konvensional dalam pengajaran PKn harus diubah. Hal ini dilakukan supaya siswa tidak lagi merasa bosan dalam mengikuti pelajaran PKn. Sebaliknya dengan model baru siswa diharapkan lebih aktif tidak lagi hanya sekedar menerima informasi atau diceramahi guru, tetapi bisa memberikan informasi kepada teman-temannya.

Model lain yang dapat digunakan sebagai acuan pertimbangan dalam pengembangan model ini yaitu Comparatif Advance Organizer. Model ini dirancang untuk mengintegrasikan konsep lama yang telah dimiliki siswa pada struktur kognitifnya. Konsep lama yang dimiliki oleh sebagian besar siswa tentang politik yaitu politik itu kotor, buruk, negatif dan sebagainya. Pandangan seperti itu perlu penanaman konsep baru agar tidak terbawa sampai dewasa dan memberi gambaran yang sebenarnya tentang politik. Dengan adanya kesatuan pandangan tersebut, kegiatan internalisasi nilai dapat sejalan.

Beberapa model pembelajaran diatas digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan suatu model pembelajaran. Model pembelajaran yang akan dikembangkan mempertimbangkan pada kondisi SMA Negeri 3 Sukoharjo serta partisipasi siswa dalam pembelajaran. Model tersebut dapat dilaksanakan dengan menggunakn pendekatan kontektual (Contextual Teaching and Learning /CTL) merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut dirancang suatu model pembelajran PKN yang tidak hanya pemberian ceramah dan penugasan yang dapat mengakibatkan siswa cenderung kurang semangat dan dianggap sebagai pelajaran yang membosankan. Dari berbagai model dan pendekatan diatas dikembangkan suatu model yang kreatif dan inovatif sehingga siswa dapat berpartisipasi dalam pembelajaran. Akibat yang diharapkan pembelajaran menjadi lebih hidup,terbuka dan demokratis. Adapun gambaran rancangan model pembelajaran yang akan digunakan yaitu pada materi budaya politik siswa dibagi kedalam beberapa kelompok. Dalam kelompok tersebut siswa bermain peran sesuai dengan perannya masing- masing misalnya, partai politik, masyarakat golongan putih, masyarakat aktif dan lain- lain. Dalam bermain peran tersebut, siswa mempresentasikan perannya dalam sebuah portofolio dalam sebuah karton yang dihias kemuadian dipresentasikan di depan kelas pada pertemuan berikutnya.

Tujuan penelitian adalah jawaban terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Adapun penelitian ini memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai, antara lain, untuk mengembangkan model pembelajaran Pendidikan Politik berbasis partisipasi siswa dalam PKn yang sesuai dengan kondisi SMA Negeri 3 Sukoharjo, untuk menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran Pendidikan Politik berbasis partisipasi siswa dalam PKn yang sesuai dengan kondisi SMA Negeri 3 Sukoharjo serta untuk menjelaskan kelayakan pengembangan model pembelajaran Pendidikan Politik berbasis partisipasi siswa dalam PKn yang sesuai dengan kondisi SMA Negeri 3 Sukoharjo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan atau Research and Development (R&D) yang dikembangkan oleh Borg and Gall dan disederhanakan oleh Tim Pusat Penelitian Kebijakan Dan Inovasi Pendidikan (Puslitjaknov) Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan angket. Ujicoba produk dilakukan kepada Tim ahli, Guru PKn dan Siswa SMA Negeri 3 Sukoharjo. Validitas instrumen menggunakan validitas data untuk data kualitatif dan validitas isi untuk data kuantitatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Prosedur penelitian menggunakan langkah-langkah yaitu tahap studi pendahuluan, pengembangan dan pengujian.

HASIL PEMBAHASAN

Dari hasil observasi pada penelitian awal diketahui bahwa model pembelajaran yang digunakan oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di SMA Negeri 3 Sukoharjo masih belum maksimal dalam menggunakan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Masih terdapat guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di SMA Negeri 3 Sukoharjo masih menggunakan model konvensional dalam mengajar.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 10 April 2012 di SMA Negeri 3 Sukoharjo menunjukkan sekolah memiliki fasilitas cukup memadai untuk dapat digunakan dalam proses belajar mengajar di kelas. Selain itu siswa SMA Negeri 3 Sukoharjo juga memiliki kompetensi yang cukup baik karena sekolah ini termasuk salah satu sekolah unggul di kabupaten Sukoharjo. Tetapi beberapa guru PKn yang masih menggunakan pembelajaran konvensional di proses kegiatan belajar mengajarnya. Seharusnya proses belajar mengajar dapat mencapai kualitas yang lebih ketika pem–belajaran tersebut dilaksanakan seefektif mungkin. Dengan demikian pembelajaran bisa berjalan inovatif, kreatif dan menyenangkan karena untuk menarik motivasi belajar siswa. Ketika siswa memiliki motivasi dalam belajar, siswa akan merasa senang dalam proses belajar. Dengan demikian siswa akan berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran.

Kondisi lain dari SMA Negeri 3 Sukoharjo dalam menghadapi pembelajar–an PKn yaitu masih banyak siswa yang menyampingkan mata pelajaran PKn dengan alasan PKn tidak masuk pada mata pelajaran Ujian Nasional (UN). Hal ini yang menyebabkan siswa kurang minat pada mata pelajaran PKn. Padahal PKn merupakan mata pelajaran yang memben–tuk warga negara yang baik. Selain itu banyak nilai- nilai kehidupan yang di ajarkan dalam PKn yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam kehihupan. Dalam pasal 37 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan PKn merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib ada di dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah.

Materi pendidikan politik merupa–kan salah satu cakupan materi yang cukup penting. Namun, dalam realitanya, masih terdapat peserta didik yang kurang perduli, tertarik dan kurang berminat dengan materi ini. Hal ini dapat dilihat pada kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh peneliti. Selain itu, hal ini juga dapat dilihat di informasi akun media sosial facebook yang menayangkan tentang pandangan politik seseorang. Mayoritas siswa mengisi pendapat yang tidak terlalu memperhatikan tentang politik dan menganggap politik itu negatif. Contoh pandangan politik yang disampaikan peserta didik antara lain ora gagas, politik is bulsyit, politik kotor, politik itu munafik dan lain- lain.

Data lain diperoleh melalui peng–amatan, penulis juga mewawancarai beberapa peserta didik yang berpandangan negatif tentang politik, terutama pendidikan politik. Hal tersebut dapat dilihat pada petikan wawancara “… politik menurut saya itu enggak banget bu, hla banyak korupsi gitu…”(Petikan wawancara dengan siswa ketika tanya jawab dikelas). Dengan kesan yang seperti itu, menambah kurangnya motivasi belajar siswa terhadap mata pelajaran PKn, terutama pada materi pendidikan politik.

Berdasarkan hasil pengamatan, ketika pembelajaran berlangsung terdapat beberapa siswa yang sedang mengerjakan PR mata pelajaran lain. Ada pula siswa yang tidur dikelas. Hasil pengamatan ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan salah satu siswa yang menyatakan bahwa “… Kurang semangat kadang malah ada yang tidur, ada yang mengerjakan PR mata pelajaran lain, macem- macem lah mbak.”(Petikan wawancara no. 6). Ketika susana belajar sudah tidah kondusif seperti demikian, maka kegiatan belajar pembelajaran kurang maksimal maka hasilnya kurang dapat mencapai tujuan pembelajaran dalam menciptakan suasana blajar yang menarik. Oleh karena itu, perlu dikembangkan suatu model pembelajaran pendidikan politik berbasis partisipasi siswa dalam pembelajaran.

Materi budaya politik merupakan langkah awal dalam mengenalkan calon warga negara baru menjadi seorang warga negara yang memiliki kesadaran politik. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu saluran pendidikan politik. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan seorang warganegara diharap mampu mengerti, mengetahui dan mengaplikasikan pengetahuannya dalam kehidupan politik. Salah satunya yaitu mengetahui rencana pembangunan desa, turut serta dalam pemilu, turut serta dalam sosialisasi politik dan lain- lain.

Berdasarkan deskripsi data dan fakta tersebut maka dapat diambil kesimpulan SMA Negeri 3 Sukoharjo pada umumnya dan kelas XI pada khususnya masih membutuhkan desain model pembelajaran PKn yang inovatif agar proses pembelajaran PKn menjadi pembelajaran yang efektif, inovatif dan reflektif yang mengutamakan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Hasil deskripsi ini kemudian sebagai dasar acuan untuk menciptakan desain model pembelajaran pendidikan politik berbasis partisipasi siwa di SMA Negeri 3 Sukoharjo.

Deskripsi tentang Langkah- Langkah Model Pembelajaran Pendidikan Politik Berbasis Partisipasi Siswa

Kepedulian terhadap aspek- aspek pendidikan tersebut difokuskan pada tahap pembelajaran dengan mengembangkan suatu model pembelajaran yang menekan-kan ketiga aspek tersebut dalam kegiatan belajar mengajar. kompetensi anak- anak yang berkaitan dengan pembelajaran berwujud sikap, nilai,kesadaran akan harga diri, motivasi, minat, bakat dan sebagainya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa dari faktor tersebut adalah karakteristik dan latar belakang murit sendiri. Disamping itu, ada pengaruh yang terkait dengan suasana sekolah, seperti guru, suasana kelas, materi kurikulum, dan strategi instruktusional.

Kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik dipengaruhi oleh suasana sekolah, seperti guru, suasana kelas, materi kurikulum, dan strategi instruktu-sional. Dalam kaitannya dengan strategi instruktusional dalam hal ini berkaitan dengan model pembelajaran. Setiap melaksanakan proses pembelajaran dikelas maka akan memerlukan jenis model pembelajaran yang efisien, inovatif dan kreatif untuk bisa menarik perhatian siswa agar tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran dikelas. Pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Model pembelajaran yang digunakan mengutama-kan berbasis partisipasi siswa dalam pembelajaran. Dalam hal ini sering dikenal dengan istilah student center.

Dari ciri-ciri model pembelajaran yang dikemukakan oleh Rusman ( 2011 : 136 ), Model Pembelajaran Pendidikan Politik Berbasis partisipasi Siswa dapat dikategorikan sebagai model pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Yang menjadikan alasan bahwa Model Pembelajaran Pendidikan Politik Berbasis partisipasi Siswa dapat dikatakan sebagai model bisa dijelaskan sebagai berikut :

Unsur Teori Pembelajaran

Partisipasi merupakan terjemahan dari kata participatie (bahasa Belanda) atau participation (bahasa Inggris) yang artinya “mengambil” di dalam suatu kegiatan. Kedua kata tersebut berasal dari dua suku kata, yakni pars bagian dan capare yang berarti mengambil. Kata participation berasal dari kata kerja participare yang artinya ikut serta. Menurut Suryosubroto (1997: 278-279) partisipasi adalah penyertaan mental dan emosional seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk mengembangkan daya pikir dan perasaan mereka bagi tercapainya tujuan- tujuan, bersama bertanggung jawab terhadap tujuan tersebut.

Sedangkan kata politicsal berasal dari istilah pendidikan politik dalam Bahasa Inggris sering disamakan dengan istilah politicsal sucialization. Istilah politicsal sosialization jika diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia akan bermakna sosialisasi politik. Oleh karena itu, dengan menggunakan istilah politicsal sosialization banyak yang mensinonimkan istilah pendidikan politik dengan istilah Sosialisasi Politik, karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit. Alfian (1981: 235) mengemukakan bahwa, pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka rnemahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Dengan demikian, tujuan utama yang dimiliki oleh pendidikan politik yaitu mengenal dan memahami nilai-nilai ideal yang terkandung dalam sistem politik yang sedang diterapkan serta membentuk kesadaran politik agar masyarakat mampu bertanggung jawab dan turut berpartisipasi politik. Dengan demikian Politics Partisipare salah satu model pembelajaran pendidikan politik dalam PKn yang berbasis partisipasi siswa. Pendidikan dilihat sebagai faktor politik dan kekuatan politik. Sebabnya, pendidikan dan sekolah pada hakekatnya juga merupakan pencerminan dari kekuatan-kekuatan sosial-politik yang tengah berkuasa, dan merupakan refleksi dari orde penguasa yang ada”. Dengan demikian, pendidikan dan politik adalah dua unsur yang saling mempengaruhi. Pengembangan sistem pendidikan harus selalu berada dalam kerangka sistem politik yang sedang ­dijalankan oleh pemerintahan masa itu.

Didalam teori pendidikan ada beberapa teori yang juga menekankan pada siswa dalam hal pembelajaran berbasis masalah. Beberapa teori yang bisa mendukung Politics Partisipare sebagai model pembelajaran yaitu dari teori dikemukakan oleh Piaget. Teori ini mengandung arti bahwa sejak lahir di setiap benak anak-anak pasti mempunyai potensi untuk berusaha memahami dunia sekitar. Sehingga ada motivasi untuk aktif dalam memahami bagaimana struktur lingkungan mereka. Dari motivasi tersebut timbul kesadaran dalam diri anak untuk memahami lingkungan sekitar.

Dari Teori Dewey dan Piaget ini memuncul sebuah konstruksi teori lagi yaitu teori konstruktivisme. Teori kon–struktivisme ini berbunyi “Pengetahuan bukan merupakan kumpulan fakta dari suatu kenyataan yang sedang dipelajari melainkan sebagai konstruksi kognitif seseorang terhadap obyek, pengalaman ataupun lingkungannya”(Bambang Warsita, 2008: 77-78). Teori konstruktivisme mene-kankan bahwa belajar lebih banyak ditentukan karena adanya karsa peserta didik. Penataan kondisi bukan penyebab terjadinya belajar, melainkan sekedar memudahkan belajar. Keaktifan peserta didik menjadi unsur yang amat penting dalam menentukan kesuksesan belajar. Model pembelajaran menurut konstruktivisme ini menekankan pada penggunaan pengetahuan secara bermakna, urutan pembelajaran mengikuti pandangan peserta didik dan menekankan pada proses serta aktivitas belajar dalam konteks nyata, bukan mengikuti urutan dalam buku teks. Abu Ridho dan Good mengatakan bahwa pendidikan politik merupakan pendidikan yang diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan Partisipasi Politik. Jadi dengan adanya pendidikan politik akan timbul suatu kesadaran politik pada warga Negara.

Tujuan Pembelajaran

Tujuan dari Politics Partisipare adalah melatih warganegara untuk dapat berpikir kritis dalam menanggapi isu-isu politik yang sedang berkembang dan ikut memberikan masukan. Hal tersebut dijadikan sebagai bentuk partipasi bagi warganegara secara tidak langsung. Tujuan dari Politics Partisipare ini juga sesuai dengan tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yaitu menjadikan warganegara yang kritis dan partisipatif.

Mempunyai Langkah- Langkah Pem-belajaran

Adapun untuk langkah-langkah dari Politics Partisipare yaitu memahami tentang materi dalam standar kompetensi budaya politik kemudian mencari masalah yang dianalisis berdasarkan teori dengan kondisi nyata di lapangan. Kemuadian hasil tersebut disusun dalam portofolio yang dibuat semenarik mungkin. Hasil fortofolio kemudian dipresentasikan didepan kelas untuk memperoleh tanggapan dan masukan di kelas dan kelompok pemilik harus dapat mempertahankan argumen yang dikemukakan dalam fortofolio serta saran dan usul yang diajukan. Setelah melalui tahap validitas kelas dan dapat diterima serta dipertanggungjawabkan, kemudian fortofolio tersebut dipajang di mading sekolah yang dapat dibaca oleh seluruh warga sekolah. Hal tersebut sudah sebagai bentuk sosialisasi politik yang dilakukan oleh siswa.

Dari beberapa ciri tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Politics Partisipare dapat dijadikan sebagai model pembelajaran yang bisa diterapkan kepada siswa disekolah. Model tersebut da[pat disesuaikan penggunaannya untuk standar kompetensi lain namun di khususkan penggunaannya untuk standar kompetensi budaya politik.

Deskripsi Kelayakan Model Pembela-jaran Pendidikan Politik Berbasis Partisipasi Siswa

Penilaian kelayakan model pem-belajaran Politics Partisipare menurut ahli model dilakukan uji kelayakan terbatas atau validasi produk. Dalam hal ini peneliti mengambil ahli model dari pengajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang sudah berdedikasi Doktor (S3) Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Hal ini diharapkan dapat memberikan masukan dan nilai tambah terhadap model pembelajaran Politics Partisipare yang dikembangkan. Ahli model yang ditunjuk oleh peneliti adalah Bapak Dr. Suharno, M.Pd. Beliau adalah kepala PPSP Lembaga Pengembangan Pendidikan UNS.

Uji kelayakan pada ahli model ini dilaksanakan beberapa tahap melalui proses diskusi tanya jawab dan akhirnya mendapat validitas pada tanggal 20 September 2012. Metode yang dilakukan dalam uji coba ini adalah pertama peneliti mempresentasikan tentang model pembelajaran citizen Politics Partisipare kepada ahli model. Kemudian ahli model menilai, mengamati dan mengajukan untuk direvisi. Setelah melalui beberapa kali revisi, model ini mendapat validitas.

Dari seluruh uji kelayakan yang telah dilakukan oleh peneliti menghasilkan bahwa model pembelajaran ini rata-rata dinilai sangat baik dan layak oleh tim ahli, guru dan siswa sehingga dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam pendidikan politik melakui PKn. Atas dasar kesimpulan penelitian tersebut maka peneliti merekomendasikan untuk model pembelajaran ini untuk digunakan semua guru Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn ) di SMA Negeri 3 Sukoharjo sebagai sarana pembelajaran pendidikan politik pada Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn ) yang berbasis partisipasi siswa.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : (1) Guru PKn SMA Negeri 3 Sukoharjo sangat mem–butuhkan model pembelajaran PKn yang mengoptimalkan partisipasi siswa dalam pembelajaran pendidikan politik. Kebutuh–an tersebut dapat dilengkapi dengan mengembangkan model pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi SMA Negeri 3 Sukoharjo. (2) Langkah-langkah dari model pembelajaran Politics Partisipare adalah sebagai berikut (a) Tahap Perencanaan (b) Tahap Pelaksanaan (c) Tahap Evaluasi. (3) Dari seluruh uji kelayakan yang telah dilakukan oleh peneliti menghasilkan bahwa model pembelajaran ini rata-rata dinilai sangat baik dan layak oleh tim ahli, guru dan siswa sehingga dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam pendidikan politik melakui PKn. Atas dasar kesimpulan penelitian tersebut maka peneliti mereko–mendasikan untuk model pembelajaran ini untuk digunakan semua guru Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn ) di SMA Negeri 3 Sukoharjo sebagai sarana pembelajaran pendidikan politik pada Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang berbasis partisipasi siswa.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti menyarankan beberapa hal berikut, Kepada Guru PKn SMA Negeri 3 Sukoharjo direkomendasikan untuk memanfaatkan dari model pembelajaran politict partisipare sebagai model pembelajaran pendidikan politik dalam PKn yang berbasis partisipasi siswa. Serta memberi apresiasi terhadap hasil karya siswa untuk memotivasi siswa agar semakin semangat dalam berkarya. Kepada siswa direkomendasikan untuk memperhatikan guru, konsentrasi dalam pembelajaran, bekerja sama dalam kebaikan untuk meningkatkan potensi dan kompetensi diri sebagai upaya pengembangan diri.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2003. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Partai Politik.

Bambang Warsito. 2011. Model pembelajaran berdasarkan Masalah. Surabaya: Kementrian Pendidikan nasional UNESA Pusat Sains dan Matematika Sekolah

Borg and Gall. 2008. EducationalResearch An Introduction7thEdition. http://i77.ifile.it/1wul0s/44708191/__Educational_Research__An_Introduction__7th_Edition_.pdf. Diunduh tanggal 24Oktober 2011

Rusman. 2010. Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Nanang Hanafiah dan Cucu Suhana. 2009. Konsep Strategi Pembelajaran. Bandung : Refika Aditama

Nyoman Subrata. http://ghiffard.multiply.com/journal/item/1/