REPUBLIK BATAAF SEBAGAI MEDIA DAN PROSES

KOLONIALISME PRANCIS DI INDONESIA

 

Christopher Alexander Setiawan Tampenawas

Komisi Youth Perkumpulan Filateli Indonesia

 

ABSTRACT

The Batavian Republic (Bataafse Republiek) was an important phase in the course of Dutch history, this phase was also a phase in which the influx of French influence on the Dutch government could be said that the Dutch had been occupied by France, at the same time the VOC as a Dutch trading company that had mastered Indonesia’s (formerly Nusantara) territory has begun to weaken and give power to the territory of Indonesia to the Dutch who has been controlled by the France, it can be said that France indirectly colonized and practiced colonialism in Indonesia through the Batavian Republic as originally before France declared its power in the Netherlands as a subsequent colonial state, it made Indonesia a colony of the French who declared that the Batavian Republic as a media, process and proof of the existence of French colonialism in Indonesia.

Keyword: Batavian Republic, France colonialism in Indonesia

 

LATAR BELAKANG

Republik Bataaf (Bataafse Republiek) merupakan fase yang penting dalam perjalanan sejarah negara Belanda, fase ini pun merupakan fase dimana masuknya pengaruh Prancis terhadap pemerintahan Belanda, yang dapat dikatakan bahwa Belanda telah diduduki oleh Prancis. Yang pada kemudian hari Prancis menjadikan wilayah Belanda sebagai bagian dari Kekaisaran Prancis pada tahun 1810. Republik Bataaf adalah sistem pemerintahan Republik yang berlaku di Belanda pada tahun 1795 – 1806, yang sebelumnya Belanda menggunakan sistem Republik tujuh provinsi dalam negaranya. Karena ada campur tangan Prancis dalam revolusi yang terjadi di Belanda pada tahun 1795 membuat Belanda memproklamasikan Republik Bataaf yang menggantikan Republik tujuh provinsi.

VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) pun yang saat itu masih menguasai wilayah Indonesia (Nusantara) mencapai tahap-tahap yang kritis, yang pada akhirnya menjadikan awal dari kebangkrutan VOC. pada tahun 1795 sudah mulai terlihat kemundurannya, setelah VOC bangkrut, kekuasaan di Indonesia di berikan kepada pemerintahan Belanda yang pada tahun 1799 merupakan masa Republik Bataaf. Hal tersebut menjadikan Indonesia di jajah secara tidak langsung oleh pemerintah Prancis, yang telah menjadikan negara boneka Republik Bataaf. Pasca masa Republik Baataf, Prancis pun tetap menguasai Belanda dengan dimasukannya wilayah territorial Belanda ke dalam wilayah kekaisaran Prancis pada tahun 1810 hal tersebut pun berpengaruh pada wilayah jajahan Belanda.

Di Indonesia terjadi pergantian kekuasaan dan adanya bukti-bukti tentang kolonialisme Prancis di Indonesia di tandai dengan beredarnya koin dan cap pos dengan tulisan L.N (Louis napoleon) yaitu adik dari Napoleon Bonaparte yang saat itu menjabat sebagai raja di Belanda.Hal tersebut membuat pertanyaan apakah Republik Bataaf merupakan media dan bukti eksistensi dari proses kolonialisme Prancis di Indonesia.

TUJUAN

            Tujuan dari Jurnal ini adalah untuk mengetahui proses dari masuknya Prancis dan bagaimana berjalannya kolonialisme Prancis di Indonesia dengan menggunakan negara boneka Republik Bataaf sebagai media untuk menguasai wilayah Belanda dan koloni yang telah di dirikan oleh VOC maupun pemerintahan Belanda sendiri, dan melihat eksistensi dari kolonialisme Prancis di Indonesia dan kekuasaanya di Indonesia sebelumnya direbut oleh pemerintah Inggris pada September 1811.

KAJIAN TEORI

Pengertian dan konsep kolonialisme

Kolonialisme berasal dari kata Colony. Kata ini diambil dari bahasa latin yaitu colon. Colon merupakan sebutan kata yang ditujukan untuk petani, penanam, pekebun atau penduduk yang tinggal di suatu daerah baru. Selain kata colon, ada pula kata colonia. Kata ini memiliki arti yang sama dengan pertanian, tanah perkebunan, dan pemukiman. Colonia dahulu merupakan sebutan bagi pemukiman umum warga negara Roma di suatu daerah musuh yang telah ditaklukan, dimana warga negara Roma menerima tanah tersebut setelah berperan sebagai tentara garnisun dan menjadi veteran. Seorang sejarawan Inggris bernama Alan Bullock berpendapat bahwa kolonialisme adalah satu bentuk imperialisme yang didasarkan penegakkan (sering diekspresikan dalam hukum) yang tajam dan radikal antara negara yang menjajah dengan penduduk negara yang dijajah. Awal untuk menegakkan hukum tersebut dilakukan melalui penaklukan. Setelah penaklukan dilaksanakan, maka dilakukan pengendalian dan kontrol terhadap penduduk terjajah dengan dasar perbedaan fisik dan kebudayaan (Alan Bullock, 1986)

Pengertian kolonialisme juga disampaikan oleh seorang penulis bernama Joseph Conrad ia berpendapat bahwa: Colonialism is the policy or practice of acquiring full or partial political control over another country, occupying it with settlers, and exploiting it economically. (Joseph Conrad:1902)

Kolonialisme dapat di bedakan menjadi beberapa katagori ahli sejarah bernama Fredrick Cooper mengelompokan bentuk kolonialisme menjadi beberapa katagori:

·         Settler colonialism: involves large-scale immigration, often motivated by religious, political, or economic reasons. (Fredrick Cooper: 2005)

·         Exploitation colonialism: involves fewer colonists and focuses on access to resources for export, typically to the metropole. This category includes trading posts as well as larger colonies where colonists would constitute much of the political and economic administration, but would rely on indigenous resources for labour and material. Prior to the end of the slave trade and widespread abolition, when indigenous labour was unavailable, slaves were often imported to the Americas, first by the Portuguese Empire, and later by the Spanish, Dutch, French and British. (Fredrick Cooper: 2005)

·         Surrogate colonialism involves a settlement project supported by a colonial power, in which most of the settlers do not come from same ethnic group as the ruling power. (Fredrick Cooper: 2005)

 

·         Internal colonialism is a notion of uneven structural power between areas of a state. The source of exploitation comes from within the state. (Fredrick Cooper: 2005)

Pengertian dan konsep negara boneka

            A puppet state is a metaphor of a state that is supposedly independent but is in fact dependent upon an outside power. It is nominally sovereign but effectively controlled by a foreign or otherwise alien power, for reasons such as financial interests. A puppet state preserves the external paraphernalia of independence like a name, flag, anthem, constitution, law codes and motto but in reality is an organ of another state which created or sponsored the government. (krystyna marek 1954)

            Negara boneka adalah negara yang secara resmi merdeka dan diakui kedaulatannya namun secara de-facto berada di bawah kontrol negara lainnya. Negara boneka secara harfiah berarti negara di mana pemerintahannya dapat disamakan seperti boneka yang dimainkan oleh pemerintah negara lainnya sebagai dalang.Pemerintahan negara boneka biasanya sangat tergantung kepada negara dalangnya terutama dalam hal politik, ekonomi, militer dan hubungan luar negeri. Ini menyebabkan pemerintahan seperti ini biasanya tidak mempunyai legitimasi cukup baik di dalam negeri maupun ke dunia internasional. (James Crawford 1979)

PEMBAHASAN

Pengertian dan sistem pemerintahan Republik Bataaf

Republik Bataaf (Bataafse Republiek) merupakan fase setelah pemerintahan Republik Tujuh Provinsi Bersatu (Republiek der Zeven Verenigde Provinciën). Bentuk Republik Bataaf mengikuti model Republik Perancis. Republik Bataaf diproklamasikan pada 19 Januari 1795. Republik Bataaf merupakan Suatu Negara kesatuan. Belanda hanyalah sebuah Federasi dari beberapa negara kecil, di mana masing-masing negara menjalankan politik dalam negerinya sendiri hal ini berlangsung pada periode Republik Tujuh Provinsi Bersatu. Dan mulai dari Republik Bataaf, Belanda memiliki Pemerintahan yang terpusat. Tetapi politik luar negeri tidak dijalankan Republik ini karena berada di bawah penguasaan Perancis.

Latar Belakang terbentuknya Republik Bataaf

Sejak 1581 Bentuk negara Belanda adalah Republik, hal ini mengakhiri kekuasaan elit politik dari kaum aristokrat pengusaha dan dinasti Oranje. Karena kekuasaan menjadi terpusat, maka pada akhir abad ke-18 terjadi penentangan terhadap struktur kekuasaan yang ada. Patriotten yang berorientasi pada Renaissance menuntut hak lebih dalam pengambilan keputusan tetapi terjadi kegagalan dan adanya campur tangan Prussia di Belanda, pada tahun 1787 mereka pun melarikan diri ke Perancis.

Hari-hari terakhir monarki / republik konstitusional intermiten, Republik Belanda, yang telah berkuasa sejak akhir abad ke-16, dianggap cukup penting. Karena Perang Anglo-Belanda Keempat terjadi di laut dan berjalan buruk serta kehilangan banyak koloni di Belanda,

partai Patriot memberontak melawan rezim otoriter stadtholder William V namun dengan cepat dipukul melalui intervensi saudara ipar William V yaitu Frederick William II dari Prusia pada bulan Juni 1787. Sebagian besar Patriot pergi ke pengasingan di Prancis, sementara Belanda sendiri “Ancien Régime” memperkuat cengkeramannya pada pemerintah Belanda terutama melalui Pensiunan Orangis Manis Laurens Pieter van de Spiegel. Status de facto protektorat Anglo-Prusia ini secara internasional diformalkan pada tahun 1788 oleh Undang-Undang Jaminan (yang Britania Raya dan Prusia bertindak sebagai penjamin) dan Aliansi Triple antara Republik Belanda, Prusia dan Inggris Raya.

Republik Tujuh Provinsi Belanda Bersatu yang bersikap netral di awal Peperangan Koalisi Pertama melawan kaum revolusioner Perancis (1792-1797). Tetapi Republik Tujuh Provinsi merupakan pemberi modal terpenting bagi Kerajaan Britania Raya, sedangkan Kerajaan Britania Raya merupakan musuh utama dari Revolusi Perancis. Hal ini mengakibatkan Belanda terlibat dalam konflik.

Pada 1 Februari 1793 Perancis memaklumkan perang terhadap Belanda. Musim dingin 1794/1795 pasukan Perancis memasuki Belanda dan menguasai Amsterdam pada 20 Januari 1795. Para kaum pelarian tahun 1780-an memproklamasikan Republik Batavia sebelum berakhirnya konflik.

sekitar tahun 1795 terjadi berbagai konflik di Eropa, dan di Belanda yang saat itu masih berbentuk Republik tujuh provinsi bersatu Muncul suatu kelompok yang dinamakan kelompok patriot, kelompok ini mendapat pengaruh dari pemerintahan Prancis yang sebelumnya telah melakukan revolusi terlebih dahulu. Revolusi Prancis memeluk banyak gagasan politik yang didukung oleh Patriot dalam pemberontakan mereka sendiri. Patriot dengan antusias mendukung Revolusi, dan ketika tentara revolusioner Prancis mulai menyebarkan revolusi, Patriots bergabung, berharap bisa membebaskan negara mereka dari kuk (Austria) yang otoriter. Stadtholder bergabung dengan Koalisi Pertama Austria yang bernasib naas dalam usaha mereka untuk menaklukkan Republik Pertama Prancis yang anti-Austria. Prancis mempengaruhi dengan memasukan faham liberte (kemerdekaan), egalite (persamaan) dan fraternite (persaudaraan). Faham yang dikenal sebagai faham Revolusi Perancis yang menyuarakan adanya negara kesatuan di tubuh pemerintahan Belanda.

Pada tahun 1795 terjadi penyerbuan Perancis atas Belanda. Belanda takluk dan Raja Willem V selaku kepala pemerintahan Belanda melarikan diri ke Inggris. Belanda pun dikuasai Prancis dengan membentuk Republik Bataaf.

Pemerintahan Republik Bataaf di Hindia Belanda

            Sementara Raja Willem V dalam pelariannya ke Inggris ia ditempatkan di Kota Kew. Raja Willem V kemudian mengeluarkan perintah yang terkenal dengan “Surat-surat Kew”kepada pemerintah Belanda. Isi perintah itu adalah agar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris bukan kepada Perancis.

Dengan “Surat-surat Kew” itu pihak Inggris bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa daerah di Hindia Belanda bekas kekuasaan VOC seperti Padang pada tahun 1795, kemudian menguasai Ambon dan Banda tahun 1796. Inggris juga memperkuat armadanya untuk melakukan blokade terhadap kelompok Repubilk Bataaf.

Pihak Perancis dan Republik Bataaf juga tidak ingin ketinggalan untuk segera mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara. Karena Republik Bataaf ini merupakan vassal dari Perancis, maka kebijakan-kebijakan Republik Bataaf untuk mengatur pemerintahan di Hindia masih juga terpengaruh oleh Perancis. Pada awalnya Prancis menunjuk Pieter Gerardus van Overstraten sebabagi Gubernur Jendral di Hindia Belanda pada tahun 1800 yang diikuti oleh Johannes Siberg pada tahun 1802 dan Albertus Hendricus Wiese tahun 1805, tetapi karena kebijakan yang utama bagi Perancis waktu itu adalah memerangi Inggris, Oleh karena itu, untuk mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan Inggris Prancis menunjuk Herman William Daendels sebagai Gubernur Jendral di Hindia Belanda tahun 1808. Hal tersebut dilakukan setelah runtuhnya Republik Bataaf

Kejatuhan Republik Bataaf, Konsep Negara Boneka Kerajaan Belanda

Tindakan menentang dari Republik Bataaf kepada pemerintahan Napoleon yang telah terjadi pada masa Republik Bataaf ini mengkandaskan nasib Republik Bataaf. Napoleon telah lama merasa tidak puas dengan apa yang dilihatnya sebagai inefisiensi orang Belanda. Sebenarnya, sejak perundingan informal musim semi 1804, yang dimediasi oleh Talleyrand, telah berlangsung dengan utusan Bataaf di Paris. Schimmelpenninck, yang memiliki hubungan baik dengan Napoleon yang telah menjabat sebagai kaisar.

 Rutger Jan Schimmelpenninck adalah orang yang memeiliki kekuatan dan berpengaruh di Republik Bataaf. Dia telah memainkan peran penting sebagai pemimpin oposisi federalis di Negara-negara “revolusioner” pada tahun 1795, dan Majelis pertama. dia berhasil menyelamatkan kudeta 1798 secara politis, dan menjabat sebagai duta besar untuk Prancis, dan sebagai orang yang sangat berkuasa dalam negosiasi Amiens.

Schimmelpenninck memiliki pandangan yang rumit tentang “konsiliasi nasional” di Belanda, yang membuatnya dapat menyetujui persimpangan dengan kalangan konservatif dan humanis. Hal ini menjadi basis kekuatannya. Meskipun Schimmelpenninck adalah seorang federalis.

Ketika Napoleon menunjukkan bahwa dia lebih menyukai sebuah organisasi terpusat dari negara Belanda karena model federasi Staatsbewind yang telah terlihat secara jelas tidak berhasil, dia yakin untuk menerapkan ini dalam proyek konstitusi baru, yang dia bangun di Musim panas 1804,

Dengan berkonsultasi pada Staatsbewind Ia mempresentasikan kasus rancangan ini ke Napoleon pada bulan November 1804. Ketika bentrokan tentang orang-orang bea cukai Prancis terjadi di akhir bulan, Napoleon pun memberi keputusan dengan cepat, setelah itu Republik Bataaf memiliki sebuah konstitusi baru dan pemerintahan.

            Setelah ketidak puasaan Napoleon terhadap pemerintahan Republik Bataaf di Belanda ia pun memproklamasikan kembali kerajaan Belanda sebagai negara boneka Prancis yang dipimpin oleh Louis Napoleon sendiri pada tahun 1806 Kerajaan Belanda terbentuk karena, Napoleon merasa Republik Bataaf menjadi terlalu independen. Dengan demikian dia memaksa Belanda untuk menerima saudaranya, Louis Bonaparte, sebagai raja.

Alternatifnya adalah aneksasi langsung oleh Prancis.Meski keadaan seperti ini, banyak warga sangat senang dengan kedatangannya. Tapi ada juga tentangan, karena banyak yang takut Raja baru akan mengenalkan wajib militer yang ditakuti.

Tetapi Louis tidak akan melakukannya, hal ini membuat Napoleon sangat cemas, ia pun menuntut agar Raja Louis mengangkat tentara untuk menjaga Kawasan Utara dari invasi Inggris, dan untuk membantu tentara Prancis di Jerman dan Spanyol. Terlepas dari Royal Guard, tetapi tentara Kerajaan Belanda selalu kekurangan rekrutan, hal ini menyebabkan unit dibubarkan atau digabung. Ia pun Bertindak untuk merekrut lebih banyak tentara, dengan meningkatkan resimen Yahudi atau dengan menambahkan semua anak yatim piatu ke tentara sebagai Velites, tetapi hal ini tidak banyak berpengaruh, yang pada akhirnya menyebabkan kerusuhan dan munculnya tuduhan akan mengenalkan wajib militer.

Napoleon ditujukan agar Louis tidak lebih dari sekadar Prefek Belanda. Para pendeta kebanyakan diberikan oleh Napoléon. Namun, Louis memiliki pikiran sendiri, dan bertekad untuk menjadi independen dari kakaknya mungkin. Selain menolak untuk memperkenalkan wajib militer, dia menyatakan dirinya orang Belanda daripada Prancis dan menuntut agar menteri-menterinya meninggalkan kewarganegaraan Prancis mereka juga. Dia berusaha keras untuk belajar bahasa Belanda, dan meminta agar pengadilan dan menterinya hanya bisa berbahasa Belanda. Dia mengadopsi ejaan Belanda atas namanya, Louis menjadi Loedwijk.

Karena blokade ekonomi yang ditegakkan oleh Napoléon, ekonomi Kerajaan Belanda semakin hancur; penyelundupan barang-barang Inggris meningkat. Louis ragu-ragu untuk menentang hal ini, yang menyebabkan Napoleon mengirim unit Douanes Imperiales ke Belanda. Setelah tentara Inggris menyerang Walcheren pada tahun 1809, Napoléon berkata “saya sudah muak dengan saudaranya yang ragu dan memutuskan untuk menjadikan Holland sebagai bagian integral Prancis”.

 Setelah mencaplok provinsi selatan Belanda ke dalam Kekaisaran, dia memaksa Raja Louis untuk turun tahta pada tahun 1810. Putra Louis, Napoleon Louis, memerintah selama seminggu sebagai Louis II sebelum Napoleon merebut sisa kerajaan ke dalam Kekaisaran Perancis. Selama periode tersebut Ratu Hortense bertindak sebagai Wakil Kerajaan.

Kolonialisme Prancis di Indonesia dan Perang dengan Inggris

Pada masa ini berawal dari pemerintahan Pieter Gerardus van pada tahun 1800 yang diikuti oleh Johannes Siberg pada tahun 1802 dan Albertus Hendricus Wiese tahun 1805, pada masa ini pemerintahan Republik Bataaf lah yang berkuasa tetapi setelah keruntuhannya pada tahun 1806, tetapi karena kebijakan yang utama bagi Perancis waktu itu adalah memerangi Inggris, Oleh karena itu, untuk mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan Inggris Prancis menunjuk Herman William Daendels sebagai Gubernur Jendral di Hindia Belanda tahun 1808. Pada masa tersebut pemerintah Inggris pun sudah menduduki beberapa wilayah Nusantara dan terjadilah perebutan kekuasaan antara pemerintah Inggris dan Belanda yang saat itu merupakan negara boneka Prancis, kolonialisme Prancis di Nusantara setelah Republik Bataaf adalah:

·         Pemerintahan Herman William Daendels (1808-1811)

H.W. Daendels sebagai Gubernur Jenderal memerintah di Nusantara pada tahun 1808-1811. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Sebagai pemimpin yang ditunjuk oleh Pemerintahan Republik Bataaf, Daendels harus memperkuat pertahanan dan juga memperbaiki administrasi pemerintahan, serta kehidupan sosial ekonomi di Nusantara khususnya di tanah Jawa.Daendels adalah kaum patriot dan liberal dari Belanda yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Revolusi Perancis. Di dalam berbagai pidatonya, Daendels tidak lupa mengutip semboyan Revolusi Perancis. Daendels ingin menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan di lingkungan masyarakat Hindia. Oleh karena itu, ia ingin memberantas praktik-praktik feodalisme. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat lebih dinamis dan produktif untuk kepentingan negeri induk (Republik Bataaf). Langkah ini juga untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sekaligus membatasi hak-hak para bupati yang terkait dengan penguasaan atas tanah dan penggunaan tenaga rakyat Dalam rangka mengemban tugas sebagai gubernur jenderal dan memenuhi pesan dari pemerintah induk, Daendels melakukan beberapa langkah strategis, terutama menyangkut bidang pertahanan-keamanan, administrasi pemerintahan, dan sosial ekonomi.

·         Pemerintahan Janssen (1811)

Pada bulan Mei 1811, Daendels dipanggil pulang ke negerinya. Ia digantikan oleh Jan Willem Janssen. Janssen dikenal seorang politikus berkebangsaan Belanda. Sebelumnya Janssen menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Tanjung Harapan (Afrika Selatan) tahun 1802-1806. Pada tahun 1806 itu Janssen terusir dari Tanjung Harapan karena daerah itu jatuh ke tangan Inggris. Pada tahun 1810 Janssen diperintahkan pergi ke Jawa dan akhirnya menggantikan Daendels pada tahun 1811. Janssen mencoba memperbaiki keadaan yang telah ditinggalkan Daendels.Namun harus diingat bahwa beberapa daerah di Hindia sudah jatuh ke tangan Inggris. Sementara itu penguasa Inggris di India, Lord Minto telah memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan di Pulau Penang untuk segera menguasai Jawa. Raffles segera mempersiapkan armadanya untuk menyeberangi Laut Jawa. Pengalaman pahit Janssen saat terusir dari Tanjung Harapan pun terulang. Pada Tanggal 4 Agustus 1811 sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando Raffles telah muncul di perairan sekitar Batavia. Beberapa minggu berikutnya, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1811 Batavia jatuh ke tangan Inggris. Janssen berusaha menyingkir ke Semarang bergabung dengan Legiun Mangkunegara dan prajurit-prajurit dari Yogyakarta serta Surakarta. Namun pasukan Inggris lebih kuat sehingga berhasil memukul mundur Janssen beserta pasukannya. Janssen kemudian mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerah di Tuntang. Penyerahan Janssen secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya Kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811. Setelah Kapitulasi Tuntang kekuasaan Prancis pun jatuh ketangan Inggris dan hal itu menyudahi kolonialisme Prancis di Nusantara

Eksistensi kolonialisme Prancis di Indonesia ditinjau oleh ilmu Numismatik dan Marcophily

            Kolonialisme Prancis di Indonesia memang tidak terlihat dengan jelas tetapi ada beberapa bukti eksistensinya yang dapat dilihat dari ilmu bantu sejarah yaitu Numismatik dan Marcophily ilmu yang mempelajari tentang mata uang dan juga mempelajari cap pos.

Mata uang selain berfungsi sebagai alat tukar mata uang juga berfungsi sebagai media bagi penguasa untuk menyatakan kekuasaannya atas suatu wilayah tertntu yang secara fakta telah dikuasa oleh seorang penguasa yang baru. Dalam ilmu Numismatik yang mempelajari tentang mata uang terdapat koin yang dengan tulisan inisial LN (lodewijk napoleon) yaitu adik Napoleon Bonaparte yang menjabat Raja di Belanda, dan disisi coin yang lain terdapat tulisan JAVA dan tahunnya Coin ini berlaku pada masa pemerintahan Prancis di Indonesia sekitar 1800-1811

 

 

 

 

 

 

 


Source: Private Collection and Google

Koin ini menunjukan eksistensi dari kolonialisme Prancis di Indonesia, gambar diatas merupakan contoh koin yang berlaku saat itu di Jawa.

Dalam ilmu Marcophily pun hal ini dapat ditinjau lewat cap pos, Pada masa Republik Bataaf pun terjadi perubahan tarif dan adanya jenis cap pos yang baru, walaupun begitu cap pos yang digunakan masih menggunakan cap pos VOC. Hal ini terjadi dikarenakan sedang ada peperangan antara pemerintahan Republik Bataaf dengan Inggris, dan keterbatasasn cap membuat kegiatan surat menyurat saat itu masih menggunakan cap penguasa sebelumnya yaitu VOC, sesuai dengan latar belakang sejarah perang perebutan kekuasaan antara Inggris dan Belanda (Republik Bataaf) setelah periode Republik Bataaf, munculah periode Pemerintah Prancis yang berkuasa di Indonesia (hindia Belanda) yang ditunjukan dengan cap pos monogram LN, pada masa itu perang dengan Inggris pun masih berlanjut yang berakhir pada tahun 1811 dengan kemenangan Inggris.Periode Republik Bataaf di Hindia Belanda adalah periode yang singkat dan untuk mencari jenis cap pos ini dalam periode Republik Bataaf sangatlah sulit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Source: Private Collection,

Dua gambar diatas adalah contoh dari cap VOC yang digunakan pada masa republic bataaf, gambar pertama adalah jenis cap VOC yang disebut “Indian VOC stamps” yang digunakan local di hindia belanda, sedangkan gambar kedua adalah cap VOC tipe Belanda yang digunakan di Amsterdam. Kedua surat ini digunakan pada masa Republik Bataaf di Indonesia yaitu tahun 1799-1806. Setelah masa Republik Bataaf berakhir tahun 1806, dalam

 Prancis pun kembali menunjukan eksistensinya dengan adanya jenis Cap LN, berikut contoh cap LN yang berlaku tahun 1808-1811

 

 

 

 

 

 

 


Source: Wolff De Beer, W.S. 1971. DE POSTSTEMPELS IN NEDERLANDS OOST INDIE 1789-1864

Ditinjau dari dua ilmu tersebut menunjukan bahwa eksistensi dari kolonialisme Prancis dan Republik Bataaf pun terlihat, karena dalam ilmu Numismatik dan Marcophily mengkaji periode tersebut dan adanya bukti adanya penggunaan mata uang dan cap pos seperti ini lebih memperkuat bukti adanya peran Republik Baataf dalam kolonialisme Prancis di Hindia Belanda dikarenakan setelah periode cap pos VOC yang digunakan oleh pemerintah Belanda (Republik Bataaf) adalah cap Prancis dengan monogram LN.

KESIMPULAN

Republik Bataaf sebagai media dan proses kolonialisme Prancis di Indonesia, itu adalah sebuah kebenarakn dikarenakan Prancis telah menjadikan Belanda sebagai koloninya yang awalnya mempengaruhi kaum patriot untuk melakukan revolusi dengan fahamnya yang terkenal yaitu liberte ,egalite dan fraternite hal tersebut mempengaruhi pemerintahan di Belanda yang awalnya adalah Republik tujuh provinsi bersatu, berubah menjadi Republik Bataaf dengan adanya pengaruh dari Prancis yang setelah itu dijadikan negara boneka oleh Prancis, disisi lain VOC mengalami keruntuhan dan wilayah VOC di Hindia Belanda pun otomatis diberikan kepada pemerintah Belanda yang berkuasa, pada saat itu Raja Willem V sedang dalam pelarian di Inggris dan kekuasaan di Hindia Belanda pun menjadi perebutan antara pemerintahan Prancis (Republik Bataaf) dengan pemerintah Inggris. Dan setelah Republik Bataaf berakhir Prancis pun menunjukan eksistensinya di wilayah Hindia Belanda sebagai wilayah koloninya ditunjukan lewat koin dan juga cap pos yang berlaku pada zaman tersebut menyatakan kekuasaan pemerintah Prancis, walaupun Gubernur Jendral yang memerintah saat itu merupakan orang Belanda.

Hal tersebut menunjukan bahwa Republik Bataaf adalah tahap awal dari kolonialisme Prancis selain untuk menduduki wilayah-wilayah di eropa juga untuk menduduki wilayah jajahan atau koloni negara-negara tersebut, dan Republik Bataaf adalah bukti dari media dan proses kolonialisme Prancis di Indonesia yang selanjutnya di dukung dengan adanya bukti yang di tinjau lewat ilmu Numismatik dan Filateli yang ada menunjukan eksistensi kekuasaan Prancis terhadap wilayah Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Cooper, Frederick. 2005. Colonialism in Question Theory, Knowledge, History.  New York City:University of California press

Crawford, James. 1979. The creation of states in international law. New York :Clarendon Press-Oxford

Fell, Ralph.2017. A Tour Through the Batavian Republic During the Latter Part of the Year 1800: Containing an Account of the Revolution and Recent Events in That Country: Forggoten Book

Grijzenhout, Frans. 2013.Het Bataafse experiment: politiek en cultuur rond 1800, : Vantilt uitgeverij

Heijer, H. 2002. De geschiedenis van de WIC. Zutphen:Walburg Pers

Israel, Jonathan.I. 1995. The Dutch Republic: Its Rise, Greatness and Fall, 1477-1806,         New York: Oxford University Press

Marek, Krystyna 1954. Identity and Continuity of States in Public International Law.  Genève: libraire droz.

Rosendaal, Joost. 2005. De Nederlandse Revolutie: vrijheid, volk en vaderland,  1783-1799, Nijmegen:Vantilt

Van Der Chijs Jacobus Anne. 2014. Nederlandsch-Indisch Plakaatboek, 1602-1811,

 Parts 1709-1743 – Primary Source Edition, Nabu Press

Wolff De Beer, W.S. 1971. DE POSTSTEMPELS IN NEDERLANDS OOST INDIE 1789-1864 Den Haag: J.L, Van Dieten