PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM KEBIJAKAN SEKOLAH: STUDI SITUS SMP NEGERI 2 AMBARAWA KABUPATEN SEMARANG

Muntafiyah

Guru MAN Tengaran Kabupaten Semarang

ABSTRACT

This study used a qualitative approach, and aimed to describe the role of school committees in policy planning at the school, the school committee’s role in policy implementation in schools and school committee in the oversight role of policy in schools in SMP Negeri 2 Semarang District Ambarawa. The main subjects of research are the school committee, principals, parents/guardians of students who are informants for the benefit of triangulation.Examination of the validity of the data taken is about credibility, to do an extension of observation, increasing persistence, triangulation, negative case analysis, using reference materials, conducting member checks. Using interactive data analysis from Miles and Huberman. Results from this study: the first activity of the school committee in planning the school’s policy can improve the quality of education and encourage schools to be more actively realize the vision, mission and school goals. Both planning policy should not be ignored because with good planning will obtain optimal results. Third. implementation and supervision policies that are supported by planning it can be used as an effort to improve the quality of education, and will make students, teachers and employees feel more responsible so that they could be motivated to be more active learning for students, and improve the performance of teachers and staff.

Keywords: School-Based Management, School Committee, School Policy.


PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Beberapa fakta tentang Komite Sekolah:

1. Di sebagian daerah, sosialisasi tentang peran Komite Sekolah kepada masyarakat belum efektif

2. beberapa sekolah, Komite Sekolah hanya berperan sebagai alat kelengkapan sekolah

3. Sekolah hanya difungsikan sebagai pengumpul dana untuk membiayai program sekolah

4. Tugas pokok dan fungsi Komite Sekolah belum dilaksanakan secara optimal

5. Di beberapa sekolah, komposisi keanggotaan laki-laki dan perempuan dalam organisasi Komite Sekolah belum berimbang (Haryadi,dkk 2006:52).

Peran Komite Sekolah yang begitu penting di dalam menjalankan tugasnya diatas, membuat penulis tertarik untuk meneliti masalah peran Komite Sekolah dalam Kebijakan Sekolah.

Berdasarkan atas kenyataan tersebut, kiranya tepat jika dilakukan penelitian dengan judul “Peran Komite Sekolah dalam Kebijakan Sekolah: Studi Situs SMP Negeri 2 Ambarawa Kabupaten Semarang”.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara jelas dan cermat terhadap:

1. Karakteristik Peran Komite Sekolah dalam Perencanaan Kebijakan Sekolah di SMP Negeri 2 Ambarawa Kabupaten Semarang

2. Karakteristik Peran Komite Sekolah dalam Pelaksanaan Kebijakan Sekolah di SMP Negeri 2 Ambarawa Kabupaten Semarang

3. Karakteristik Peran Komite Sekolah dalam Pengawasan Kebijakan Sekolah di SMP Negeri 2 Ambarawa Kabupaten Semarang

Manfaat Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Proses dan hasil penelitian ini dapat merupakan pengembangan peneliti-an komite sekolah yang mempunyai peran dan fungsi meningkatkan keikutsertaan masyarakat, khususnya peran dan fungsi komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

b. Kegunaan Praktis

1) Bahan masukan kepada Dewan Pendidikan dalam rangka Pembina-an terhadap Komite Sekolah ber-kaitan dengan perannya sebagai badan pemberi pertimbangan, pen-dukung, pengontrol dan mediator di satuan pendidikan.

2) Bahan masukan kepada Kepala Sekolah dalam rangka peningkatan fungsi manajemen berkaitan de-ngan kerjasamanya dengan Komite Sekolah.

KAJIAN TEORI

Manajemen Berbasis Sekolah

Inti dari MBS adalah adanya kewenangan yang tertumpu pada sekolah. Keuntungan yang didapat dari pemberlakuan MBS ini adalah sebagai berikut.

1. Kebijaksanaan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik, orang tua dan guru;

2. Bertujuan bagaimana memanfaatkan sumber daya lokal;

3. Efektif dalam melakukan pembinaan pera didik seperti kehadiran, hasil belajar, tingkat pengulangan, tingkat putus sekolah, moral guru, dan iklim sekolah;

4. Adanya perhatian bersama untuk mengambil keputusan, memberdayakan guru, manajemen sekolah, rancang ulang sekolah, dan perubahan perencanaan (Fattah dalam Mulyasa, 2003:24-25)

Secara umum MPMBS diartikan sebagai model manajemen yang memberi otonomi lebih besar pada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional (Nurcholis, 2008:9).

Keberadaaan komite Sekolah tidak lepas dari adanya konsep Manajemen Berbasis Sekolah. Inti dari konsep Manajemen Berbasis Sekolah ini adalah pengalihan kewenangan dalam pengambilan keputusan dari pusat kandep dinas ke tingkat sekolah baik dalam bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan sekolah.

Komite Sekolah

1. Pengertian Komite Sekolah

Menurut UU No. 17 tahun 2010, yang dimaksud Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali, peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Komite sekolah bertujuan: (1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan di satuan pendidikan (sekolah); (2) meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; (3) menciptakan suasana dan kondisi tansparan, akuntabel dan dekokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan/sekolah (Anonim, 2002).

2. Peranan Komite Sekolah

Komite sekolah berfungsi melakukan kerjasama dengan masyarakat, baik perorangan maupun organisasi, dunia usaha dan dunia industri, pemerintah berkenan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Fungsi lainnya adalah nenampung dan menganalisis aspirasi, pandangan, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat..

Kebijakan Sekolah

1. Perencanaan Kebijakan Sekolah

Menurut Tull dalam Sa’ud dan Makmun (2007:24-25) terdapat suatu tahapan yang lebih sederhana dan logis dalam penyusunan sebuah rencana. Adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Need assesment artinya kajian terhadap kebutuhan yang mencakup berbagai aspek.

b. Formulation of goals and objective: perumusan tujuan dan sasaran perencanaan yang merupakan arah perencanaan serta meupakan penjabaran operasional dari aspirasi filosofis masyarakat.

c. Policy and priority setting: penentuan dan penggarisan kebijakan dan prioritas dalam prencanaan pendidikan.

d. Program and project formulation: rumusan program dan proyek kegiatan yang merupakan komponen operasional perencanaan pendidikan.

e. Feasibility testing: biaya suatu rencana yang disusun secara logis dan akurat serta cermat merupakan petunjuk tingkat kelayakan rencana.

f. Plan implementation: pelaksanaan rencana untuk mewujudkan rencana yang tertulis ke dalam perbuatan inilah yang menentukan apakah suatu rencana itu feasible, baik dan efektif.

g. Evaluation and revision for future plan: kegiatan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana yang merupakan feedback untuk merevisi dan mengadakan penyesuaian rencana untuk periode rencana berikutnya.

Berdasar telaah terhadap perencanaan di atas dapat dikemukakan bahwa di dalam menyusun suatu rencana hendaknya dipertimbangkan langkah-langkah utama dengan seksama agar pelaksanaannya nanti tidak terlalu jauh menyimpang.

2. Pelaksanaan Kebijakan Sekolah

Pelaksanaan kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerjasama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Lester dan Stewart, dalam Wahab, 1997: 54).

Dengan adanya komite sekolah yang di dalamnya terdapat unsur masyarakat, maka secara otomatis kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah akan mudah untuk diketahui dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3. Pengawasan Kebijakan Sekolah

Pengawasan pada hakekatnya merupakan usaha untuk mengetahui kondisi daripada kegiatan yang sedang dilakukan apakah kegiatan tersebut telah mencapai sasaran yang ditentukan. Apabila terjadi penyimpangan dimana terjadinya penyimpangan itu dan bagaimana tindakan untuk mengatasi penyimpangan tersebut. Tujuan pengawasan yang lain adalah untuk mengetahui sampai seberapa jauh tingkat pencapaian atau tingkat penyelesaian dari kegiatan itu dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat diskriptif dengan memberikan gambaran apa adanya tentang peran dan fungsi komite sekolah dalam kebijakan sekolah. Agar dapat secara mendalam memahami peran komite sekolah dalam kebijakan sekolah, pende-katan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dasar pertimbangan lain yang juga digunakan dalam memilih pendekatan ini adalah bahwa penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa peran komite sekolah dalam kebijakan sekolah yang dilakukan melalui pemberdayaan semua unsur pendidikan yang ada di sekolah.

Lokasi Penelitian

Sesuai dengan fokus yang sudah ditetapkan, penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Ambarawa Kabupaten Semarang yang beralamatkan di Jalan Kartini no 1A Telp (0298) 591176, berdampingan dengan Lapangan Panglima Besar Jenderal Sudirman Ambarawa (Lapangan Pangsar).

Data, Sumber Data dan Nara Sumber

Data yang diperlukan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari dokumen/administrasi sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara kepada informan. berperan sebagai orang kunci (key person) atau orang yang berkompeten dalam Komite Sekolah antara lain: ketua komite sekolah, kepala sekolah, anggota komite, guru sekolah, orang tua, dan murid di SMP Negeri 2 Ambarawa Kabupaten Semarang yang dipilih sebagai tempat penelitian.

Nara sumber dalam penelitian ini adalah orang yang berkompeten dalam Komite Sekolah antara lain: ketua komite sekolah, kepala sekolah, anggota komite, guru sekolah, orang tua, dan murid di SMP Negeri 2 Ambarawa Kabupaten Semarang.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk me-ngumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara Mendalam

2. Observasi (Pengamatan)

3. Dokumentasi

PEMBAHASAN

Komite SMPN 2 Ambarawa telah melaksanakan perannya dengan baik. Berbagai macam kegiatan yang mendu-kung terlaksananya program kegiatan sekolah berjalan segaimana mestinya, mulai dari bidang krikulum, kesiswaan, sarpras, humas selalu menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hasil belajar siswa meningkat yang ditunjang oleh fasilitas yang cukup. Proses pembelajaran berjalan dengan baik yang didukung oleh kegiatan-kegiatan yang menunjang maupun labora-torium yang memadai. Kegiatan ekstra menunjukkan adanya peningkatan, berba-gai lomba yang diikuti hampir selalu memperoleh kejuaraan mulai dari lomba OSN, seni, pramuka dan berbagai macam kejuaraan lain. Sarana dan prasarana yang memadai, hubungan dengan sesama stake holders sekolah maupun masyarakat yang terjalin dengan baik, ditunjang dengan transparansi keuangan membuat SMPN 2 Ambarawa menjadi SMPN yang diidolakan masyarakat Ambarawa dan sekitarnya.

Peran aktif komite dalam perenca-naan kebijakan dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan seperti: memberikan perse-tujuan mekanisme pembuatan kebijakan sekolah; memanfaatkan waktu luang stake holders sekolah untuk mewujudkan peren-canaan sekolah; memberikan masukan, pertimbangan pada personil bidang kuriku-lum, kesiswaan, humas, sarpras, keuang-an, administrasi ; mengesahkan RAPBS/ RKAS, R.KTSP, RPS menjadi APBS/KAS, KTSP, dan PS. Kelebihan perencana yang telah di buat adalah bahwa pembuat perencanaan awal adalah dimulai dari personil bidang kurikulum, kesiswaan, humas, sarana dan prasarana maupun bidang keuangan. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing personil bisa lebih tahu akan kebutuhannya jika dibandingkan kalau yang menyusun adalah orang lain. Kelemahannya adalah bahwa komite sekolah harus lebih jeli dan lebih aktif di dalam memahami isi perencanaan yang dibuat masing-masing personil. Ini bukan-lah pekerjaan yang mudah untuk itulah dibutuhkan personil komite yang mempu-nyai kemampuan berfikir yang cerdas, tanggap terhadap permasalahan dan mempunyai dedikasi yang tinggi.

Raihani, 2007 dalam penelitiannya yang berjudul: “ Education reforms in Indo-nesia in the twenty-first century” bahwa peran komite sekolah, terdiri dari partisi-pasi aktif dari tokoh masyarakat, para profesional, prinsipal, perwakilan guru, para wakil otoritas pendidikan kabupaten , dan perwakilan orang tua, bertanggung jawab untuk memilih kepala sekolah, mengumpulkan uang, kontrol sumber keuangan sekolah dari masyarakat, block grant, dana pemerintah (kecuali gaji), dan terlibat dalam pengembangan kurikulum.

Mohajeran (2008) dalam “Principal Role and School Structure” Tujuan utama penelitian ini dilaporkan di sini adalah untuk menyelidiki sejauh mana bentuk sekolah pemerintahan (khususnya pengambilan keputusan) berdampak pada efektivitas sekolah dengan mengacu pada keterlibatan orang tua, perencanaan dan penganggaran, pengembangan profesi guru, fasilitas sekolah dan sumber daya, dan hasil siswa. Perhatian tertentu diberikan untuk pengambilan keputusan dalam pengaturan tata kelola.

Peran komite sekolah dalam pelak-sanaan kebijakan sekolah bidang kuriku-lum, di SMPN 2 Ambarawa meliputi: mem-berikan dukungan dalam penentuan KKM; memberikan dukungan pembelajaran yang aktif, inofanif, kreatif, edukatif dan menye-nangkan (PAIKEM) atau pun CTL; ikut menentukan jam pengembangan diri (eks-trakurikuler) untuk kelas 7,8; menentukan mata pelajaran yang dilombakan (OSN); menentukan jam tambahan bagi kelas 9; menentukan jam tambahan baca tulis al quran (BTA) dan kegiatan rohani bagi yang bergama lain; memberikan dukungan kegiatan pengembangan diri wajib maupun pilihan.

Di bidang kesiswaan peran komite sekolah SMPN 2 Ambarawa meliputi beberapa kegiatan: membantu terlaksana-nya kegiatan ekstra kurikuler wajib pramuka bagi kelas 7 dan ekstra kurikuler pilihan (bola volly, PMR, basket, OSN, seni, KIR, jurnalistik, badminton, renang, paski-bra, OSIS; membantu menggalang dana untuk peserta Jambore Nasional; mem-bantu menentukan jumlah kegiatan ekstra kurikuler maksimal yang boleh diikuti sis-wa; membantu menggalang dana peserta lomba OSN dan; membantu menggalang dana untuk kegiatan ekstra kurikuler.

Peran komite sekolah dalam pelak-sanaan bidang sarana dan prasara adalah: ikut menjadi panitia di dalam pembuatan gedung; mengadakan alat peraga sekolah; ikut di dalam pengadaan alat multimedia sekolah; mengadakan rehap mushola; pengadaan barang dan lain-lain.

Peran komite sekolah dalam pelak-sanaan kebijakan sekolah bidang humas sebagai berikut: mengadakan kerjasama dengan stakeholders sekolah; meng-adakan kegiatan halal bihalal bersama komite sekolah, kepala sekolah, guru, pegawai dan OSIS; mengadakan kerjasama dengan lembaga kavaleri dalam kegiatan OSIS, PMR, Pramuka, Paskibra dan lain-lain.

Peran komite sekolah dalam pelaksanaan kebijakan sekolah bidang keuangan adalah: menggalang dana lewat wali murid untuk kegiatan ekstra kurikuler pramuka, PMR, dan kegiatan kegiatan ekstra kurikuler lainnya; menggalang dana bagi pesera Jambore Nasional Pramuka di Sumatra yang akan dilaksanakan pada bulan juli 2011; menggalang dana bagi peserta lomba OSN yang akan maju tingkat nasional.

Yau dan Cheng (2011) dalam Principals and Teachers’ perceptions of School policy as a key element of School-Based Management in Hong Kong Primary Schools” diperoleh temuan bahwa kebijakan sekolah harus dikembangkan di dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah (MBS) dimaksudkan untuk mendorong partisipasi positif dari guru, kepala sekolah dan orangtua perwakilan di dewan komite sekolah. Ini menarik kelompok orang dengan kepentingan yang berbeda untuk berpartisipasi dalam kebijakan pengambilan keputusan sekolah.

Peran komite sekolah di SMPN 2 Ambarawa menuntut keaktifan semua stake holders untuk membuat perencanaan kebijakan sekolah. Hal ini sengaja di ciptakan oleh kepala sekolah agar dapat menumbuhkan rasa memiliki dan saling percaya sehingga dapat menciptakan suasana harmonis antara kepala sekolah, guru, pegawai, orang tua siswa maupun komite sekolah.

Belmont (2006: 1001-1002), dalam ‘’School Committe; Community Relations Policies” Komite Sekolah memiliki peran untuk menciptakan dan memelihara hu-bungan baik antara sekolah, orang tua, organisasi kemasyarakatan, bisnis dan ma-syarakat pada umumnya. Sebagai kelanjut-an dari tujuan sekolah harus menetapkan dan memelihara komunikasi dua arah dengan masyarakat untuk mendorong minat aktif di sekolah, mendorong masya-rakat agar menempatkan prioritas pada pendidikan dan membuat dana yang tersedia untuk sistem pendidikan yang mendukung belajar bagi semua anak, meningkatkan pendidikan dan kebutuhan masyarakat dan membangun kemitraan untuk meningkatkan peluang pembelajaran dan kerjasama dalam memperbaiki peker-jaan sekolah. Tanggung jawab komite sekolah adalah untuk mendengarkan komentar dan saran dari warga, serta anggota komunitas sekolah yang berada di tempat lain.

Pengawasan yang dilakukan oleh komite sekolah di SMPN 2 Ambarawa baik di bidang kurikulum, kesiswaan, humas, sarana dan prasarana maupun di bidang keuangan, selalu dilakukan dengan menco-cokkan antara perencanan dengan pelak-sanaan. Apabila terjadi ketidak cocokan komite akan membantu mencari penyebab ketidak cocokan sehingga dengan mudah masalah segera terselesaikan. Komite tidak akan memberikan persetujuan manakala terjadi ketidak cocokan antara rencana dengan realisasi. Komite sekolah akan memberikan persetujuan setelah tidak ada masalah dan selanjutnya disampaikan kepada wali siswa di dalam rapat pleno antara wali siswa dengan seluruh stake holders sekolah termasuk komite sekolah. Dengan pengawasan ini penyelewengan-penyelewengan dapat dihindari sehingga kegiatan dapat sesuai rencana.

Berdasar temuan penelitian, maka karakteristik peran komite sekolah di SMPN 2 Ambarawa secara khusus adalah sebagai berikut:

1. Peran Komite Sekolah dalam Peren-canaan Kebijakan Sekolah

a. memberikan persetujuan mekanis-me pembuatan kebijakan sekolah

b. memanfaatkan waktu luang stake-holders sekolah untuk mewujudka perencanaan sekolah

c. memberikan masukan, pertim-bangan pada personil bidang kuri-kulum, kesiswaan, humas, sarpras, keuangan, administrasi di dalam membuat sebuah perencanaan

d. mengesahkan RAPBS/RKAS, R. KTSP, RPS menjadi APBS/KAS, KTSP, dan PS.

2. Peran Komite Sekolah dalam Pelak-sanaan Kebijakan Sekolah

a. mengadakan kerjasama dengan stake holders sekolah

b. mengadakan kegiatan halal bihalal bersama komite sekolah, kepala sekolah, guru, pegawai dan OSIS

c. mengadakan kerjasama dengan lembaga kavaleri dalam kegiatan OSIS, PMR, Pramuka, Paskibra dan lain-lain.

3. Peran Komite Sekolah dalam Peng-awasan Kebijakan Sekolah

a. mengontrol laporan pelaksanaan kegiatan belajar siswa

b. mengontrol keberhasilan maupun ketidakberhasilan belajar siswa

c. mengontrol laporan kegiatan lomba OSN, olahraga, kesenian, kepramu-kaan dan lain-lain

d. mengontrol laporan kegiatan karya wisata, PPDB, kemah pramuka, PMR, Paskibra, KIR

e. mengontrol laporan pengadaan barang

f. mengontrol laporan rehap gedung dan pagar

g. mengontrol laporan pengadaan alat mulimedia

h. mengontrol penggunaan keuangan secara keseluruhan

PENUTUP

Simpulan

Simpulan penelitian sebagai beri-kut:

1. Keaktifan komite sekolah di dalam perencanaan kebijakan sekolah dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mendorong sekolah untuk lebih aktif mewujudkan visi, misi dan tujuan sekolah.

2. Perencanaan kebijakan tidak boleh diabaikan karena dengan perencanaan yang baik akan diperoleh hasil yang optimal.

3. Pelaksanaan dan pengawasan kebijak-an yang didukung dengan perencanaan yang matang dapat digunakan sebagai upaya memperbaiki kualitas pendidik-an, dan akan menjadikan siswa, guru maupun pegawai merasa lebih ber-tanggung jawab sehingga lebih bisa termotivasi untuk lebih giat belajar bagi siswa, dan meningkatkan kinerja guru maupun pegawai.

Implikasi

Pelaksanaan dan pengawasan yang diawali dengan perencanaan yang berkual-itas, yang dilakukan oleh komite sekolah akan menumbuhkan rasa tanggung jawab yang besar bagi siswa, guru mapun pega-wai SMPN 2 Ambarawa maka implikasinya pada:

1.   Stake holder sekolah harus selalu meningkatkan kinerja sehingga akan menghasilkan kualitas pendidikan yang baik sesuai dengan tantangan zaman.

2.   Perlu meningkatkan sarana prasarana yang lebih lengkap baik laboratorium multimedia, IPA maupun sarana pen-dukung lain sehingga siswa memper-oleh pengetahuan secara nyata.

Saran

Setelah melaksanakan penelitian dalam kurun waktu yang cukup lama, peneliti menyarankan:

1. Bagi Dinas Pendidikan perlu mem-berikan pembinaan kepada sekolah-sekolah, agar meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengadakan moni-toring terhadap kualitas sekolah;

2. Bagi kepala sekolah perlu menjalankan peran sebagai manajer untuk selalu mengelola proses perencanaan, pelak-sanaan dan pengawasan secara optimal sesuai visi, misi dan tujuan sekolah;

3. Bagi komite sekolah perlu mening-katkan profesionalisme dalam perenca-nakan, pelaksanakan, dan pengawasan kebijakan sehingga akan mampu memperbaiki kualitas pendidikan yang ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku pada siswa, perubahan kinerja bagi guru maupun pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2000. Undang-Undang No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional.

Anonim, 2002. Surat Keputusan Mendiknas No. 044/U/2002, Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Anonim, 2004. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Anonim. 2007. Pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah . Jakarta: Depdiknas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Anonim , 2010. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Atmodiwiriyo, Soebagio. 2000. Manajemen Pendidikan Indonesia. Jakarta: PT Ardadizya Jaya.

Bandur, Agustinus. 2009. The Implementation of School-Based Management in Indonesia: Creating conflicts in regional levels. School of Education, University of Newcastle, Australia. Volume 1 Nomor 1,16-27.

Belmont,2006:“ School Committe; Community Relations policies”. http;//www.belmont.k12.ma.us/uploads/docs/sc/policies/Crofts1000.

 

Fattah, Nanang. 2002. Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.