UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PKn MATERI MENDESKRIPSIKAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Komentar Dinonaktifkan pada UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PKn MATERI MENDESKRIPSIKAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PKn

MATERI MENDESKRIPSIKAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

MELALUI MODEL PEMBELAJARAN EXPLICIT INSTRUCTION

PADA SISWA KELAS VI SEMESTER I SD NEGERI BULAKAN 03

TAHUN PELAJARAN 2013/2014

Sriyanto

SD Negeri Bulakan 03 Kabupaten Sukoharjo

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalahuntuk meningkatkan Hasil belajar tentang Mendeskripsikan Tugas dan Fungsi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pembelajaran PKN dengan menerapkan Model Pembelajaran Explicit Instruction. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di SD Negeri Bulakan 03 tahun pelajaran 2013/2014. Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan yaitu bulan Agustus 2013 sampai dengan Oktober 2013. Subyek dalam penelitian adalah hasil belajar tentang Mendeskripsikan Tugas dan Fungsi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pembelajaran PKN pada siswa kelas VI SD Negeri Bulakan 03 semester I tahun pelajaran 2013/2014 yang terdiri dari 22 siswa yaitu 9 laki-laki dan 13 perempuan. Prosedur penelitian yang digunakan yaitu prosedur jenis penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 2 siklus, setiap siklus terdiri 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Analisis data kualitatif Metode pembelajaran dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan membandingkan siklus I dan siklus II sedangkan data yang berupa angka dari hasil belajar siswa dianalisis menggunakan deskriptif komparatif yaitu membandingkan nilai tes kondisi awal, nilai siklus I dan nilai tes siklus II kemudian direfleksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui Model Pembelajaran Explicit Instructiondapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang Mendeskripsikan Tugas dan Fungsi Pemerintah Pusat dan Daerah pada siswa kelas VI SD Negeri Bulakan 03 semester I Tahun Pelajaran 2013/2014.Dari kondisi awal ke siklus II yaitu dari kreativitas cukup baik menjadi amat baik dan melalui Model Pembelajaran Explicit Instructiondapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang Mendeskripsikan Tugas dan Fungsi Pemerintah Pusat dan Daerah bagi siswa kelas VI SD Negeri Bulakan 03 semester I Tahun Pelajaran 2013/2014. Dari kondisi awal terdapat 2 Siswa atau (9,09%) ke kondisi akhir terdapat 21 siswa atau 95,45% yang mendapat nilai tuntas, meningkat 19 (86,36 %). Nilai rata-rata dari kondisi awal 57,5 ke kondisi akhir menjadi 76,36 meningkat rata – rata nilai18,86

Kata Kunci: Model Pembelajaran Explicit Instruction , Hasil Belajar

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Kurikulum 2004 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah “Mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia”. Materi pelajaran PKn Kelas VI khususnya materi Mendeskripsikan Tugas dan Fungsi Pemerintah Pusat dan Daerahsemester I SD Negeri Bulakan 03 semester I Tahun Pelajaran 2013/2014 terlihat bahwa hasil belajarnya masih rendah belum sesuai dengan standar keberhasilan yang ditetapkan atau belum semua siswa dapat mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 70, dari 22 siswa yang mendapat nilai di atas KKM hanya ada 2 siswa (9,09 %) dan yang mendapat nilai di bawah KKM ada 20 siswa (90,91 %) dengan nilai rata-rata 57,5, rendahnya minat siswa dalam belajar PKn dalam proses pembelajaran siswa tampak bingung karena tidak mengetahui dengan jelas.

Pembelajaran PKN kurang berhasil karena guru dalam pembelajaran PKN tentang Mendeskripsikan Tugas dan Fungsi Pemerintah Pusat dan Daerah belum menggunakanModel Pembelajaran Explicit Instruction dalam proses pembelajaran PKN. Guru dalam pembelajaran PKN secara tradisional yaitu menjelaskan materi masih berfokus pada prosedure penyelesaian soal yaitu memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang berisi latihan-latihan soal.

Dalam proses pembelajaran PKN diperlukan adanya perubahan paradigma pembelajaran. Perubahan yang dimaksud adalah yang dulu banyak menggunakan ceramah saja, anak diberi soal guru menjelaskan. Namun demikian belum membuahkan hasil belajar yang maksimal. Akhirnya dikembangkan dan digunakan model pembelajaran untuk membangkitkan minat siswa agar lebih aktif dan berhasil dengan maksimal.

Berdasarkan masalah diatas agar keaktifan dan hasil belajar siswa meningkat dan tercipta pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, peneliti mengadakan penelitian tindakan kelas dengan judul “UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PKn MATERI MENDESKRIPSIKAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH MELALUI MODEL PEMBELAJARAN EXPLICIT INSTRUCTION PADA SISWA KELAS VISEMESTER I SD NEGERI BULAKAN 03 TAHUN PELAJARAN 2013/2014”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat di rumuskan masalah: Apakah melalui Model Pembelajaran Explicit Instructiondapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang Mendeskripsikan Tugas dan Fungsi Pemerintah Pusat dan Daerah bagi siswa kelas VI SD Negeri Bulakan 03 semester I Tahun Pelajaran 2013/2014?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar PKN tentang Mendeskripsikan Tugas dan Fungsi Pemerintah Pusat dan Daerah melalui Model Pembelajaran Explicit Instruction bagi siswa kelas VI SD Negeri Bulakan 03 semester I Tahun Pelajaran 2013/2014.

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS TINDAKAN

Kajian Teori

Pengertian Hasil Belajar

Masalah belajar adalah masalah bagi setiap manusia, dengan belajar manusia memperoleh keterampilan, kemampuan sehingga terbentuklah sikap dan bertambahlah ilmu pengetahuan. Jadi hasil belajar itu adalah suatu hasil nyata yang dicapai oleh siswa dalam usaha menguasai kecakapan jasmani dan rohani di sekolah yang diwujudkan dalam bentuk raport pada setiap semester.

Untuk mengetahui perkembangan sampai di mana hasil yang telah dicapai oleh seseorang dalam belajar, maka harus dilakukan evaluasi. Untuk menentukan kemajuan yang dicapai maka harus ada kriteria (patokan) yang mengacu pada tujuan yang telah ditentukan sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh strategi belajar mengajar terhadap keberhasilan belajar siswa. Hasil belajar siswa menurut W. Winkel (dalam buku Psikologi Pengajaran 1989:82) adalah keberhasilan yang dicapai oleh siswa, yakni prestasi belajar siswa di sekolah yang mewujudkan dalam bentuk angka.

Menurut Winarno Surakhmad (dalam buku, Interaksi Belajar Mengajar, (Bandung: Jemmars, 1980:25) hasil belajar siswa bagi kebanyakan orang berarti ulangan, ujian atau tes. Maksud ulangan tersebut ialah untuk memperoleh suatu indek dalam menentukan keberhasilan siswa.

Dari definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hasil belajar adalah prestasi belajar yang dicapai siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar dengan membawa suatu perubahan dan pembentukan tingkah laku seseorang. Untuk menyatakan bahwa suatu proses belajar dapat dikatakan berhasil, setiap guru memiliki pandangan masing-masing sejalan dengan filsafatnya. Namun untuk menyamakan persepsi sebaiknya kita berpedoman pada kurikulum yang berlaku saat ini yang telah disempurnakan, antara lain bahwa suatu proses belajar mengajar tentang suatu bahan pembelajaran dinyatakan berhasil apabila tujuan pembelajaran khususnya dapat dicapai.

Hakikat Pembelajaran PKN

Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan berdasarkan Nilai-nilai pancasila sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa yang diharapkan menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk prilaku dalam kehidupan sehari-hari para mahasiswa baik sebagai individu, sebagai calon guru/pendidik, anggota masyarakat dan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hakikat Pendidikan Kewarganegaran adalah merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama,sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD1945.

Program pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa yang diharapkan menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari hari. Sebuah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukkan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945.

Tugas dan Fungsi Pemerintah Pusat dan Daerah

Tugas dan Fungsi Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat yaitu presiden, wakil presiden, dan para menteri di bawahnya yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka pemerintah pusat melakukan tugasnya dengan mengelola kekayaan milik negara untuk dipergunakan bagi kepentingan umum guna memenuhi hajat hidup orang banyak, hal ini sejalan dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) bahwa “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan ayat 3 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Terdapat lima hal yang menjadi urusan pemerintah pusat, yaitu sebagai berikut: 1.) Politik Luar Negeri, Negara mengambil bagian dalam menentukan politik dan kebijakan luar negeri yang akan diambil untuk memenuhi kepentingan nasional dalam lingkup internasional. 2.) Pertahanan Keamanan, Negara berperan aktif dalam pertahanan nasional dengan mengambil bagian atas seluruh tugas-tugas perlindungan negara dan warga negara terhadap serangan-serangan luar. 3.) Yustisi (Peradilan), Negara berupaya mencegah terjadinya konflik kepentingan antara individu dan kelompok. 4.) Moneter (keuangan) dan Fiskal Nasional Negara mengupayakan kebaikan bersama dan kesejahteraan umum. 5.) Agama, Negara memberikan kesempatan mengembangkan dengan bebas hak beragama yang ada dalam kelompok secara terkendali.

Kekuasaan dan kewenangan kepala negara tersebut, meliputi beberapa hal, di antaranya sebagai berikut: 1.) Memegang kekuasan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. 2.) Menyatakan perang dan membuat perdamaian serta perjanjian dengan negara lain. 3.) Membuat perjanjian internasional. 4.) Menyatakan keadan bahaya. 5.) Mengangkat duta atau konsul. 6.) Memberi grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. 7.) Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainya.

Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tertuang dalam UUD 1945.

Dengan adanya asas otonomi, maka daerah otonom memiliki hak, kewenangan, serta kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan tugas pembantuan, Pasal 1 bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai beberapa bantuan dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada yang menugaskan.

Organisasi Pemerintahan Pusat

Presiden

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar. Dalam melakukan kewajibannya, presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum.

Sebagai seorang panglima tertinggi angkatan bersenjata, presiden mempunyai kekuasaan untuk menyatakan keadaan bahaya, menyatakan perang, dan membuat perdamaian dengan persetujuan DPR. Oleh karena itu, kita harus mempunyai presiden yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Rakyat diberi hak untuk memilih presiden secara langsung untuk pertama kalinya pada pemilu 2004. Seorang calon presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan dalam satu pasangan. Kemudian, setelah terpilih presiden akan menjalankan jabatannya selama lima tahun

Wakil Presiden

Wakil presiden mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari

2. Melaksanakan tugas-tugas khusus kenegaraan yang diberikan presiden, jika presiden berhalangan

3. Menggantikan jabatan presiden apabila presiden berhenti, diberhentikan, atau meninggal dunia

Menteri

Dalam menjalankan tugasnya presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, yang diangkat oleh presiden. Menteri dibagi tiga, yaitu menteri koordinator, menteri departemen, dan menteri negara.

1. Menteri koordinator mempunyai tugas untuk menghubungkan atau melakukan kerja sama antara satu menteri dengan menteri yang lainnya. Misalnya menteri koordinator perekonomian.

2. Menteri departemen ialah menteri yang memimpin departemen. Departemen merupakan badan pelaksana pemerintah yang dibagi menurut bidang-bidangnya masing-masing atau per departemen. Misalnya, menteri perhubungan dan menteri perdagangan.

3. Menteri negara menangani tugas tertentu dalam kegiatan pemerintah negara yang tidak ditangani oleh departemen. Dalam Kabinet Indonesia Bersatu, terdapat 12 kementerian negara yang masing-masing dipimpin oleh menteri. Misalnya, menteri negara BUMN dan menteri lingkungan hidup

Sekretariat Kabinet

Sekretariat Kabinet adalah lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Adapun tugasnya memberikan dukungan staf dan pelayanan administrasi kepada presiden selaku kepala pemerintahan dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara. Sekretaris Kabinet pada masa kabinet Indonesia Bersatu adalah Sudi Silalahi. Jadi, sekretaris kabinet merupakan pejabat setingkat menteri.

Lembaga Pemerintah Nondepartemen (LPND)

Lembaga pemerintah nondepartemen (LPND) adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Kepala LPND berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden

Kejaksaan

Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung dipilihlangsung oleh presiden. Karena itu jaksa agung bertanggung jawab terhadap presiden. Lembaga kejaksaan adalah lembaga yang bertugas mengajukan tuntutan di muka pengadilan terhadap para pelaku kejahatan.

Badan Ekstra Struktural

Badan ekstra struktural adalah lembaga yang dibentuk untuk memberi pertimbangan kepada presiden atau menteri dalam rangka koordinasi atau pelaksanaan kegiatan tertentu. Lembaga ini juga membantu tugas tertentu dari suatu departemen. Lembaga ini bersifat ekstra struktural. Jadi, tidak termasuk dalam struktur organisasi kementerian, departemen, ataupun lembaga pemerintah nondepartemen. Lembaga ini dapat dikepalai oleh menteri. Bahkan wakil presiden atau presiden sendiri. Yang termasuk Badan Ekstra Struktural antara lain: 1.) Dewan Ekonomi Nasional (DEN) , 2.) Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) , 3.) Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek)

Badan Independen

Badan independen adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat, namun bekerja secara independen. Misalnya: Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) , Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara RI (Polri)

TNI dipimpin oleh seorang panglima. Panglima TNI dipilih oleh presiden dengan persetujuan DPR. TNI dibagi menjadi 3 angkatan, yaitu angkatan darat, angkatan udara, dan angkatan laut. Setiap angkatan dipimpin oleh seorang kepala staff. TNI bertugas menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman dari luar maupun dari dalam.

Model Pembelajaran Explicit Instruction

Pembelajaran langsung khusus dirancang untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang dapat diajarkan dengan pola selangkah demi selangkah.

Model Explicit Intruction merupakan suatu pendekatan mengajar yang dapat membantu siswa dalam mempelajari keterampilan dasar dan memperoleh informasi yang dapat diajarkan selangkah demi selangkah. Pendekatan mengajar ini sering disebut Model Pengajaran Langsung (Kardi dan Nur,2000a:2). Arends (2001:264) juga mengatakan hal yang sama yaitu:”A teaching model that is aimed at helping student learn basic skills and knowledge that can be taught in a step-by-step fashion. For our purposes here, the model is labeled the direct instruction model”. Apabila guru menggunakan model pengajaran langsung ini, guru mempunyai tanggung jawab untuk mengudentifikasi tujuan pembelajaran dan tanggung jawab yang besar terhadap penstrukturan isi/materi atau keterampilan, menjelaskan kepada siswa, pemodelan/mendemonstrasikan yang dikombinasikan dengan latihan, memberikan kesempatan pada siswa untuk berlatih menerapkan konsep atau keterampilan yang telah dipelajari serta memberikan umpan balik.

Model pengajaran langsung ini dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik, yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap, selangkah demi selangkah. Hal yang sama dikemukakan oleh Arends (1997:66) bahwa: “The direct instruction model was specifically designed to promote student learning of procedural knowledge and declarative knowledge that is well structured and can be taught in a step-by-step fashion.”

Lebih lanjut Arends (2001:265) menyatakan bahwa: ”Direct instruction is a teacher-centered model that has five steps:establishing set, explanation and/or demonstration, guided practice, feedback, and extended practiceA direct instruction lesson requires careful orchestration by the teacher and a learning environment that businesslike and task-oriented.” Hal yang sama dikemukakan oleh Kardi dan Nur (2000a: 27), bahwa suatu pelajaran dengan model pengajaran langsung berjalan melalui lima fase: (1) penjelasan tentang tujuan dan mempersiapkan siswa, (2) pemahaman/presentasi materi ajar yang akan diajarkan atau demonstrasi tentang keterampilan tertentu, (3) memberikan latihan terbimbing, (4) mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik, (5) memberikan latiham mandiri.

Model pembelajaran explicit instruction merupakan model pembelajaran secara langsung agar siswa dapat memahami serta benar-benar mengetahui pengetahuan secara menyeluruh dan aktiv dalam suatu pembelajaran. Jadi model pembelajaran ini sangat cocok diterapakan dikelas dalam materi tertentu yang bersifat dalil pengetahuan agar proses berpikir siswa dapat mempunyai keterampilan procedural.

Hipotesis Tindakan

Melalui Model Pembelajaran Explicit Instructiondapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang Mendeskripsikan Tugas dan Fungsi Pemerintah Pusat dan Daerah bagi siswa kelas VI SD Negeri Bulakan 03 semester I Tahun Pelajaran 2013/2014.

METODE PENELITIAN

Setting Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan yaitu bulan Agustus 2013 sampai dengan Oktober 2013 di SD Negeri Bulakan 03, Kecamatan Sukoharjo, kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah dengan obyek penelitian adalah siswa Kelas VI Semester 1 SD Negeri Bulakan 03 kecamatan Sukoharjo, kabupaten Sukoharjo, Tahun Pelajaran 2013/2014 dengan jumlah 22 siswa yang terdiri 9 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data pada penelitian tindakan kelas ini ada dua yaitu data yang berasal dari subyek penelitian merupakan sumber data primer yaitu tentang proses dan hasil belajar siswa.

Analisis Data

1. Data Hasil Belajarmateri pokok Mendeskripsikan Tugas dan Fungsi Pemerintah Pusat dan Daerah ,siswadalam pembelajaran PKN meliputi nilai praktek dan nilai tes tertulis kondisi awal, siklus I, dan siklus II dihitung rata-ratanya, dengan bobot yang sama.

2. Ada 3 (tiga) data Hasil Belajarmateri pokok Mendeskripsikan Tugas dan Fungsi Pemerintah Pusat dan Daerah ,siswadalam pembelajaran PKN , yaitu data Hasil Belajarmateri pokok Mendeskripsikan Tugas dan Fungsi Pemerintah Pusat dan Daerah ,siswadalam pembelajaran Primakondisi awal sebelum pelaksanaan PTK,datahasil Belajar materi pokok Mendeskripsikan Tugas dan Fungsi Pemerintah Pusat dan Daerah ,siswadalam pembelajaran PKN padasiklus I, Hasil Belajarmateri pokok Mendeskripsikan Tugas dan Fungsi Pemerintah Pusat dan Daerah ,siswadalam pembelajaran PKN pada siklus II dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif komparatif dan dilanjutkan dengan reflektif.

ProsedurTindakan

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 (dua) siklus, dan tiap siklus terdiri dari 2 (dua) pertemuan.1 (satu) pertemuan untuk pelaksanaan tindakan sekaligus pengambilan nilai praktek dan 1 (satu) pertemuan terakhir untuk tes tertulis.

Metode penelitian tindakan kelas ini menggunakan Metode Kemmis dan Taggart, yang terdiri dari 4 (empat) komponen, yaitu 1) perencanaan, 2) pelaksanaan tindakan, 3) observasi, dan 4) refleksi.

PEMBAHASAN DAN HASIL TINDAKAN

Deskripsi Kondisi Awal

Pada kondisi awal ini nilai rata-rata siswa hanya 57,5 jauh di bawah nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan dalam pembelajaran PKN di SDN Bulakan 03, yaitu 70, siswa yang mencapai KKM 2 siswa atau 9,09% dari total 22 siswa kelas VI.

Pada pembelajaran PKN selama ini masih menggunakan metode pembelajaran yang monoton, yaitu ceramah dan instruksi langsung. Dengan metode ini membuat siswa kurang aktif, hanya guru yang aktif menyampaikan materi.

Deskripsi Hasil Siklus I

Melalui penerapan Model Pembelajaran Explicit Instructionpada siklus I, nilai rata-rata hasil belajar siswa adalah 68,18 nilai tertinggi 85 dan nilai terendah adalah 50. Sedangkan jumlah siswa yang mencapai nilai KKM sejumlah 12 siswa (54,55%) dari total 22 siswa kelas VI SDN Bulakan 03 semester I Tahun Pelajaran 2013/2014.

Deskripsi Hasil Siklus II

Nilai rata-rata Hasil Belajar materi pokok Mendeskripsikan Tugas dan Fungsi Pemerintah Pusat dan Daerah , siswa kelas VI SDNBulakan 03 pada siklus II adalah 76,36 (di atas nilai KKM), nilai tertinggi 90, nilai terendah 65 dan siswa yang berhasil mencapai nilai KKM sebanyak 21 siswa (95,45%), berarti ada1 siswa yang nilainya di bawahKKM.

Pembahasan

Melalui Model Pembelajaran Explicit Instructiondapat meningkatkan Hasil belajar materi pokok Mendeskripsikan Tugas dan Fungsi Pemerintah Pusat dan Daerah dari kondisi awal nilai rata-rata siswa 57,5dengan siswa yang mencapai ketuntasan KKM sejumlah 2 siswa (9,09%) ke kondisi akhir nilai rata-rata 76,36 dengan siswa yang mencapai ketuntasan KKM sejumlah 21 siswa (95,45%) pada siswa kelas VI SDN Bulakan 03 semester 1 Tahun Pelajaran 2013/2014.

PENUTUP

Kesimpulan

Disimpulkan bahwa, melalui penerapanModel Pembelajaran Explicit Instructiondapat meningkatkan Hasil belajarmateri pokokMendeskripsikan Tugas dan Fungsi Pemerintah Pusat dan Daerah ,siswadalam pembelajaran PKN pada siswa kelas VI SDN Bulakan 03Tahun Pelajaran 2013/2014.

Saran

Guru dalam menerapkan Model Pembelajaran Explicit Instruction, harus mempersiapkan sarana dan memilih instruktur siswa yang benar-benar kompeten.

Sekolah hendaknya mendorong guru untuk mengembangkan kreasinya dalam pembelajaran, karena inti sekolah sebagai penjamin mutu pendidikan di tingkat yang paling dasar sangat mendesak dan perlu mendapat perhatian serius. Disaat hampir semua guru sudah menikmati tunjangan guru, sekolah mempunyai kewajiban untuk mengubah Pola pikir guru yang masih sebagian mapan dengan Metode tradisionalnya

DAFTAR PUSTAKA

Depdiknas.2007. Pedoman Penilaian Hasil Belajar di Sekolah Dasar. Jakarta: BNSP.

_________. 2007. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Tingkat SD/MI. Jakarta: BNSP.

Hamalik, Oemar. 2001. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Bumi Aksara.,

Iskandar. 2009. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Gaong Pustaka.

Marpaung. Y. 2002. Pelatihan Terintegrasi Berbasis Kompetensi Guru Mata Pelajaran PKN (Metode-Metode Pembelajaran). Jakarta: Depdiknas.

Moedjiono, Moh. Dimyati. 1993. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Depdikbud.

Sanjaya, Wina. 2008. Strategi Pembelajaran. Jakarta: Prenada Media.

Sardiman, A.M. 1994. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Bandung: Rajawali Press.

Slavin. 2008. Cooperative Learning. Bandung: Nusa Media.

Suprijono, Agus. 2009. Cooperative Learning. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Trianto. 2007. Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruksitivistik. Jakarta: Prestasi Pustaka.